Sandiwara Politik SBY - Marzuki Alie

Ketua DPR RI Marzuki Alie secara tegas menyatakan; Pidato Presiden SBY yang menyoroti proyek pembangunan gedung baru DPR sebagai bentuk “persetujuan” bahwa memang perlu ada sarana pendukung bagi anggota dewan. Hanya selang beberapa jam setelah pidato SBY, akhirnya DPR melalui rapat konsultasi antara pimpinan Fraksi dan pimpinan DPRRI secara aklamasi memutuskan untuk melanjutkan pembangun Gedung baru DPR, (Rakyat Merdeka, 7/ 4).

Pidato SBY yang terkesan memahami aspirasi publik tampaknya hanya menjadi basa-basi politik, bersifat hipokrit dan sekedar mencari simpati publik. Betapa tidak, pidato Kepala Negara itu dalam hitungan jam ternyata tidak memiliki korelasi dengan fakta politik di lapangan yang sangat kontradiktif. Dalam konteks inilah sangat wajar jika publik menilai bahwa SBY sekedar melakukan basa-basi politik dan ingin cuci tangan kalau pada saatnya DPR melanjutkan proyek hedonistiknya membangung gedung baru dengan uang rakyat sebesar 1, 16 Triliun Rupiah.

SBY sangat mengetahui terjadinya kontroversi yang sangat kuat ditengah masyarakat tentang pembangunan gedung baru DPR. Dalam pidatonya, SBY hanya merespon secara normatif terhadap persoalan ini sehingga tidak ada satu “kalimatpun” yang meminta pembatalan pembangunan gedung baru DPR sehingga dapat ditafsirkan bahwa tidak ada persoalan mendasar dengan proyek kontroversial ini untuk tetap dilanjutkan.

Dalam konteks inilah sesungguhnya sangat terlihat bahwa SBY restui (lanjutkan) pembangunan gedung baru DPR. Demi menjaga citra SBY, pemberian restu ini memang tidak dilakukan secara lugas, tetapi dengan melakukan “pembiaran” terhadap manuver Ketua Marzuki Alie yang terlihat arogan dan sangat ngotot untuk terus melanjutkan pembangunan gedung baru DPR.

Marzukie Alie pasti tidak berani bersikap ngotot seperti itu jika SBY tidak merestuinya. Hal ini sangat beralasan, karena posisi Marzukie Alie di Partai Demokrat adalah Wakil dari SBY sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat. SBY memiliki posisi, kekuatan dan peran sangat sentral di Partai Demokrat yang tidak mungkin berani dilawan kader-kadernya, termasuk Marzuki Alie. Partai Demokrat melalui Marzukie Alie selama ini paling getol menyuarakan pembangunan Gedung baru DPR yang harus terus dilanjutkan.

Inilah sandiwara SBY dan Marzukie Alie, dimana sang Boss tetap terkesan berdiri netral, tetapi anaknya buahnya dibiarkan terus melakukan manuver secara membabi buta untuk menyakiti perasaan rakyat dengan membangun Gedung Baru DPR. Rakyat kini disuruh menonton sandiwara politik SBY dan Marzukie Alie yang tampak dari luar terlihat kontradiktif, tetapi substansinya justru lebih bersifat sinergis untuk mewujudkan pembangunan gedung baru DPR.

Posisi SBY sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat semakin full power ketika dirinya sekaligus menjadi komandan utama Sekretariat Gabungan (Setgab) yang mewadahi, mengkoordinasi dan mendisiplinkan partai-partai politik yang menjadi pendukungnya di pemerintahan. Dengan posisi politik yang tak tertandingi ini, maka SBY sesungguhnya memiliki hak ‘veto’ untuk membatalkan pembangunan gedung baru DPR yang kontroversial itu.

Terjadinya penolakan dari Fraksi PAN DPRRI terhadap pembangunan gedung baru DPR adalah bagian dari skenario (sandiwara) untuk mengelabuhi publik agar seolah-olah dalam Setgab terjadi perbedaan Pandangan. Hatta Rajasa sebagai Ketua Umum DPP PAN tidak mungkin berani berseberangan dengan SBY dan Partai Demokrat karena dirinya selama ini menjadi Menteri paling dipercaya Presiden, apalagi kabar terakhir keduanya segera ”besanan”.

Realitas itu menujukkan bahwa SBY tidak peduli terhadap suara-suara publik yang menolak dilanjutkannya pembangunan gedung DPR baru yang kontroversial. Sikap yang ditunjukkan SBY membuktikan bahwa dirinya sadah ”merestui” dilajutkannya pembanguan gedung baru DPR ditengah masih banyaknya rakyat Indonesia yang masih kesulitan untuk memiliki rumah yang sangat sederhana.

Inilah puncak konspirasi eli politik yang semakin tidak mempedulikan aspirasi dan kepentingan mayoritas rakyatnya. Semua ini terjadi karena tokoh politik yang sangat sentral, paling berpengaruh dan sangat berkuasa di negeri ini semakin terjebak dalam menikmati ‘candu’ kekuasaan dengan lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan hedonistik dan materialistik semata.

Disinilah nasib mayoritas anak bangsa semakin terabaikan dan masa depan kehidupannya semakin berat dan tidak menentu akibat para pemimpinnya semakin ‘edan dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Saat inilah terjadi polarisasi kondisi kehidupan yang sangat tajam; bagaikan Neraka yang dihuni mayoritas rakyat dan Surga yang hanya dinikmati oleh segelintir orang yang berada dilingkaran kekuasaan, di pusat maupun daerah.

Pembangunan Gedung baru DPR dengan anggaran negara sebesar RP. 1,16 Trilun adalah proyek ambisius untuk membangunkan “surga dunia” para elit politik di negeri ini, sementara penderitaan dan kemiskinan mayoritas rakyat semakin parah, meluas dan menjepit. Saat inilah sebenarnya rakyat Indonesia sedang dipimpin Rezim Aji Mumpung yang hanya menjadikan rakyat sebagai budak dan jajahannya semata.