Rabu, 08 Juni 2011

Metode Pengajaran Bahasa Inggris di SMA

There are some problems that make students feel hard to learn English well. These problems are:

1.Teacher rarely speaks English in the class. So,the students are not used to hear another people speak English.

2. The Lessons are too focused on grammar (and not in conversation), the students don't know how and what the function of the elements of grammar that they learned it.
In conclusion,STUDENTS DO NOT KNOW WHEN SUCH STRUCTURE SHOULD BE USED IN AND HOW TO APPLY IN THEIR DAILY LIFE.


3. Vocabulary that is taught is not too useful in dailyconversations. Many students complain that the words given by the English teachers at school are too technical, for example about industrialization, reforestation, etc.,

Conclusions and Suggestions


 Some suggestions that might be useful to fellow English teacher in Indonesia :

1. Always maintain our ability to converse in English for language fluency is maintained. This is necessary because it can motivate our students to be able to speak fluently. It may be difficult at all if we never met people who also speak English.


2. Always emphasize the function and application of all elements of grammar that we explain to the students. Make sure that students really understand when they have to apply the structure.

3. Provide additional vocabulary that will be useful for everyday conversation in students and introduce students to the teen magazines in English so that they become eager to read and gain a lot of extra vocabulary of the magazine. Thus, students will be confident if you have to associate with foreign teenagers who speak English.

 









 LEARNING BY DOING

Learning by doing, encouraging problems and solving them, not only facilitates the acquisition and retention of knowledge but fosters the right character traits: unselfishness, helpfulness, critical intelligence, individual initiative, etc. Learning is more than assimilating; it is the development of habits which enable the growing person to deal effectively and most intelligently with his environment. And where that environment is in rapid flux, as in modern society, the elasticity which promotes readjustment to what is new is the most necessary of habits.
We aimed to integrate the school with society, and the processes of learning with the actual problems of life, by a thoroughgoing application of the principles and practices of democracy. The school system would be open to all on a completely free and equal basis without any restrictions or segregation on account of color, race, creed, national origin, sex or social status. Group activity under self-direction and self-government would make the classroom a miniature republic where equality and consideration for all would prevail.

This type of education would have the most beneficial social consequences. It would tend to erase unjust distinctions and prejudices. It would equip children with the qualities and capacities required to cope with the problems of a fast-changing world. It would produce alert, balanced, critical-minded individuals who would continue to grow in intellectual and moral stature after graduation.

The Progressive Education Association, inspired by Dewey’s ideas, later codified his doctrines as follows:

1. The conduct of the pupils shall be governed by themselves, according to the social needs of the community.

2. Interest shall be the motive for all work.

3. Teachers will inspire a desire for knowledge, and will serve as guides in the investigations undertaken,
rather than as task-masters.

4. Scientific study of each pupil’s development, physical, mental, social and spiritual, is absolutely essential to the intelligent direction of his development.

5. Greater attention is paid to the child’s physical needs, with greater use of the out-of-doors.

6. Cooperation between school and home will fill all needs of the child’s development such as music, dancing, play and other extra-curricular activities.

Sabtu, 30 April 2011

Sandiwara Politik SBY - Marzuki Alie

Ketua DPR RI Marzuki Alie secara tegas menyatakan; Pidato Presiden SBY yang menyoroti proyek pembangunan gedung baru DPR sebagai bentuk “persetujuan” bahwa memang perlu ada sarana pendukung bagi anggota dewan. Hanya selang beberapa jam setelah pidato SBY, akhirnya DPR melalui rapat konsultasi antara pimpinan Fraksi dan pimpinan DPRRI secara aklamasi memutuskan untuk melanjutkan pembangun Gedung baru DPR, (Rakyat Merdeka, 7/ 4).

Pidato SBY yang terkesan memahami aspirasi publik tampaknya hanya menjadi basa-basi politik, bersifat hipokrit dan sekedar mencari simpati publik. Betapa tidak, pidato Kepala Negara itu dalam hitungan jam ternyata tidak memiliki korelasi dengan fakta politik di lapangan yang sangat kontradiktif. Dalam konteks inilah sangat wajar jika publik menilai bahwa SBY sekedar melakukan basa-basi politik dan ingin cuci tangan kalau pada saatnya DPR melanjutkan proyek hedonistiknya membangung gedung baru dengan uang rakyat sebesar 1, 16 Triliun Rupiah.

SBY sangat mengetahui terjadinya kontroversi yang sangat kuat ditengah masyarakat tentang pembangunan gedung baru DPR. Dalam pidatonya, SBY hanya merespon secara normatif terhadap persoalan ini sehingga tidak ada satu “kalimatpun” yang meminta pembatalan pembangunan gedung baru DPR sehingga dapat ditafsirkan bahwa tidak ada persoalan mendasar dengan proyek kontroversial ini untuk tetap dilanjutkan.

Dalam konteks inilah sesungguhnya sangat terlihat bahwa SBY restui (lanjutkan) pembangunan gedung baru DPR. Demi menjaga citra SBY, pemberian restu ini memang tidak dilakukan secara lugas, tetapi dengan melakukan “pembiaran” terhadap manuver Ketua Marzuki Alie yang terlihat arogan dan sangat ngotot untuk terus melanjutkan pembangunan gedung baru DPR.

Marzukie Alie pasti tidak berani bersikap ngotot seperti itu jika SBY tidak merestuinya. Hal ini sangat beralasan, karena posisi Marzukie Alie di Partai Demokrat adalah Wakil dari SBY sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat. SBY memiliki posisi, kekuatan dan peran sangat sentral di Partai Demokrat yang tidak mungkin berani dilawan kader-kadernya, termasuk Marzuki Alie. Partai Demokrat melalui Marzukie Alie selama ini paling getol menyuarakan pembangunan Gedung baru DPR yang harus terus dilanjutkan.

Inilah sandiwara SBY dan Marzukie Alie, dimana sang Boss tetap terkesan berdiri netral, tetapi anaknya buahnya dibiarkan terus melakukan manuver secara membabi buta untuk menyakiti perasaan rakyat dengan membangun Gedung Baru DPR. Rakyat kini disuruh menonton sandiwara politik SBY dan Marzukie Alie yang tampak dari luar terlihat kontradiktif, tetapi substansinya justru lebih bersifat sinergis untuk mewujudkan pembangunan gedung baru DPR.

Posisi SBY sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat semakin full power ketika dirinya sekaligus menjadi komandan utama Sekretariat Gabungan (Setgab) yang mewadahi, mengkoordinasi dan mendisiplinkan partai-partai politik yang menjadi pendukungnya di pemerintahan. Dengan posisi politik yang tak tertandingi ini, maka SBY sesungguhnya memiliki hak ‘veto’ untuk membatalkan pembangunan gedung baru DPR yang kontroversial itu.

Terjadinya penolakan dari Fraksi PAN DPRRI terhadap pembangunan gedung baru DPR adalah bagian dari skenario (sandiwara) untuk mengelabuhi publik agar seolah-olah dalam Setgab terjadi perbedaan Pandangan. Hatta Rajasa sebagai Ketua Umum DPP PAN tidak mungkin berani berseberangan dengan SBY dan Partai Demokrat karena dirinya selama ini menjadi Menteri paling dipercaya Presiden, apalagi kabar terakhir keduanya segera ”besanan”.

Realitas itu menujukkan bahwa SBY tidak peduli terhadap suara-suara publik yang menolak dilanjutkannya pembangunan gedung DPR baru yang kontroversial. Sikap yang ditunjukkan SBY membuktikan bahwa dirinya sadah ”merestui” dilajutkannya pembanguan gedung baru DPR ditengah masih banyaknya rakyat Indonesia yang masih kesulitan untuk memiliki rumah yang sangat sederhana.

Inilah puncak konspirasi eli politik yang semakin tidak mempedulikan aspirasi dan kepentingan mayoritas rakyatnya. Semua ini terjadi karena tokoh politik yang sangat sentral, paling berpengaruh dan sangat berkuasa di negeri ini semakin terjebak dalam menikmati ‘candu’ kekuasaan dengan lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan hedonistik dan materialistik semata.

Disinilah nasib mayoritas anak bangsa semakin terabaikan dan masa depan kehidupannya semakin berat dan tidak menentu akibat para pemimpinnya semakin ‘edan dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Saat inilah terjadi polarisasi kondisi kehidupan yang sangat tajam; bagaikan Neraka yang dihuni mayoritas rakyat dan Surga yang hanya dinikmati oleh segelintir orang yang berada dilingkaran kekuasaan, di pusat maupun daerah.

Pembangunan Gedung baru DPR dengan anggaran negara sebesar RP. 1,16 Trilun adalah proyek ambisius untuk membangunkan “surga dunia” para elit politik di negeri ini, sementara penderitaan dan kemiskinan mayoritas rakyat semakin parah, meluas dan menjepit. Saat inilah sebenarnya rakyat Indonesia sedang dipimpin Rezim Aji Mumpung yang hanya menjadikan rakyat sebagai budak dan jajahannya semata.